Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Tahun 2016-2021 adalah :

  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ProvinsimKalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan
    atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan terakhir diubah kembali dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.